Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan Penggugat di atas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

       MENGADILI:

     1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya

      2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata usaha Negara   Berupa:

• Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 356/04/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS Karena Menjadi Anggota Partai Politik Atas nama Drs.Saharuddin;

      3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan Berupa:

• Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 356/04/I/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS Karena Menjadi Anggota Partai Politik Atas nama Drs.Saharuddin;

4. Menyatakan Sah Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepagawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor: PH-27606000034 Tanggal 24 Agustus 2024;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut;

• Kerugian Materil Rp.5.661.700,- (Lima Juta Enam ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap bulannya, dan Gaji 13 tahun 2024 Sebesar Rp.5.661.700,- (Lima Juta Enam ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan Gaji 14 tahun 2024 sebesar Rp.5.661.700,- (Lima Juta Enam ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Sehingga Total Kerurian Materil selama 8 (Delapan) Bulan ditambah Gaji 13 tahun 2024 dan Gaji 14 tahun 2024 senilai sebesar Rp56.617.000,- (Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).     
• Kerugian Immateril Sebesar Rp. 50.000.000, -(Lima Puluh Juta Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeqou Et Bono).