Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, Penggugat mohon agar memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat.;

2. Menunda berlakunya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Masa Jabatan 2024-2029 Atas Nama Abdul Salam, S.H., tertanggal 26 Desember 2025., sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.; 

3. Memerintahkan  Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/Xll/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Masa Jabatan 2024-2029 Atas Nama Abdul Salam, S.H., tertanggal 26 Desember 2025., sampai dengan  putusan  ini berkekuatan  hukum tetap.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/Xll/2025 tentang  Peresmian  Pemberhentian  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Palopo Masa Jabatan 2024-2029 Atas Nama Abdul Salam, S.H., tertanggal 26 Desember 2025.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/Xll/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Masa Jabatan 2024-2029 Atas Nama Abdul Salam, S.H., tertanggal 26 Desember 2025.;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Palopo  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dari  Partai  NasDem  Masa Jabatan 2024-2029.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;

Atau, apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).