Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara Nomor: S-00447/NKEB-CT/WPJ.15/2025 Tanggal 05 November 2025 Perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar.
3. Menghukum Tergugat untuk memproses Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan kewajiban melakukan pemeriksaan substansi serta menerbitkan keputusan administratif berupa menerima atau menolak permohonan tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mewajibkan pihak yang kalah menanggung biaya perkara.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad).